IPAS berkomitmen untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat penyandang disabilitas tidak hanya dilibatkan, tetapi juga dapat memimpin dan membentuk komunitas mereka. Melalui pendanaan dan dukungan langsung, IPAS menempatkan pemuda Adat, perempuan, dan penyandang disabilitas sebagai pusat pengambilan keputusan dan inisiatif di tingkat komunitas. Komitmen ini tercermin dalam pelatihan kepemimpinan yang baru-baru ini dilaksanakan di Sulawesi Selatan, yang membuka ruang bagi perempuan muda Adat penyandang disabilitas untuk memperkuat kapasitas mereka dan menjalankan kepemimpinan mereka.
Perhimpunan Perempuan Penyandang Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan, dengan dukungan dari Indigenous Peoples of Asia Solidarity Fund (IPAS), menyelenggarakan program Pelatihan Kepemimpinan dan Penguatan Kapasitas selama tiga hari yang komprehensif, yang secara khusus ditujukan bagi perempuan muda penyandang disabilitas dari komunitas Masyarakat Adat di Kabupaten Maros, Sidrap, dan Sinjai.
Inisiatif ini mempertemukan sekitar 25 perempuan muda penyandang disabilitas dari komunitas Masyarakat Adat, dengan memberikan pelatihan tentang teori kepemimpinan, manajemen organisasi, dan fasilitasi kelompok—dengan fokus khusus pada konteks organisasi perempuan Adat penyandang disabilitas.
Ketua HWDI Sulawesi Selatan, Maria Un, menekankan pentingnya memprioritaskan perempuan muda Adat penyandang disabilitas. “Kami memprioritaskan keterlibatan mereka agar dapat berpartisipasi secara aktif ketika pemerintah membahas isu-isu terkait penyandang disabilitas maupun komunitas Masyarakat Adat,” ujarnya.
Program ini bertujuan membekali para perempuan muda tersebut dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi berbasis komunitas secara efektif, sehingga mereka dapat bertransformasi dari sekadar penerima manfaat menjadi advokat dan pemimpin yang aktif dalam proses perumusan kebijakan dan pembangunan komunitas.
Maria Un juga menguraikan berbagai hambatan yang berlapis dan kompleks yang dihadapi oleh perempuan Adat penyandang disabilitas. Ia menjelaskan bahwa hingga kini masih banyak yang belum memiliki akses terhadap pendidikan yang layak. Meskipun sebagian penyandang disabilitas telah memperoleh pendidikan yang cukup baik, namun jumlahnya masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pemberdayaan menjadi sangat penting agar setidaknya mereka memahami hak-haknya sebagai perempuan, sebagai warga negara, dan sebagai penyandang disabilitas.
Hambatan lainnya terletak pada aspek komunikasi, karena banyak peserta yang lebih dominan menggunakan bahasa daerah dan memiliki keterbatasan dalam berbahasa Indonesia. Kondisi ini menegaskan pentingnya keberadaan penerjemah, tidak hanya penerjemah bahasa isyarat. “Ini adalah tantangan yang unik. Banyak orang beranggapan bahwa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas adalah pengalaman yang seragam—padahal tidak demikian. Kami merasakan persoalan ini secara nyata di komunitas yang jauh dari akses terhadap layanan-layanan dasar,” tambahnya.
Pembatasan dari keluarga serta lemahnya infrastruktur juga turut berperan, di mana banyak perempuan penyandang disabilitas tidak diizinkan oleh keluarga mereka untuk mengikuti program pemberdayaan. Di sisi lain, keterbatasan fasilitas yang aksesibel dan transportasi publik semakin membatasi partisipasi mereka. Tantangan-tantangan tersebut diperparah oleh hambatan budaya, di mana pandangan masyarakat yang mengakar masih terus memicu diskriminasi. “Tantangan kami benar-benar berlapis. Ditambah lagi dengan hambatan budaya—meskipun tidak bisa digeneralisasi—pandangan yang bertahan ini membuat penyandang disabilitas sulit diterima sebagai manusia yang berdaya. Diperlukan upaya yang berkelanjutan,” ujar Maria Un.
Ia menegaskan bahwa pemberdayaan tidak hanya perlu diberikan kepada penyandang disabilitas, tetapi juga kepada sistem pendukung mereka, khususnya keluarga, yang justru perlu diperkuat terlebih dahulu.
Baca kisah lengkapnya di sini Republik News
Indonesian 
English 
Khmer